Iklan. Pertanyaan. Jepang dalam politik perdagangan internasionalnya dikenal dengan politik dumping, yaitu dilakukan dengan cara . membeli barang yang sama dari negara lain tetapi lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. membeli barang yang sama dari negara lain tetapi lebih mahal dibandingkan harga di dalam negeri. Kelemahan demokrasi tak langsung adalah pemerintah yang terpilih gagal mengakomodasi kepentingan warga negara. Sebagian besar negara yang menerapkan demokrasi perwakilan disebut juga negara demokrasi liberal. Karena lebih menghargai kebutuhan warga negara daripada kebutuhan seluruh negara. Contoh Amerika Serikat dan India. pihak-pihak yang melakukan praktik dumping, yang yang diatur dalam hukum anti dumping. Ketentuan anti dumping sudah tercantum sejak disepakatinya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Ketentuan mengenai Anti dumping diatur dalam pasal VI GAAT, dan secara otomatis negara-negara yang merupakan anggota WTO turut Kemudian negara setengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir. Munculnya negara semi pinggiran oleh Wallerstein dikarenakan pemikiran jika hanya terdapat 2 kutub di dunia yaitu negara pusat dan pinggiran saja, maka disintegrasi akan muncul dengan mudah dalam sistem dunia itu. Dimana produsen AC di negara maju atau negara yang telah menerapkan Minimum Energi Performance Standard (MEPS) tinggi, membuang stok atau terus memproduksi AC dengan MEPS rendah ke negara-negara berkembang yang tidak memiliki kebijakan MEPS atau MEPS dengan nilai lebih rendah. Baca Juga: Kodam IX/Udayana Kerahkan 5.580 Personel Amankan Nataru kurangnya pendidikan politik. Bangsa kita tidak mempunyai banyak guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral yang memadai. Politik yang mengedepankan take and give, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu, kurangnya komunikasi politik,6 juga Qu1R.

negara yang menerapkan politik dumping